TPP berdasarkan Kelas Jabatan

 

Karawang – Beberapa tahun kemarin Pemerintah Kabupaten Karawang beserta Kabupaten / Kota di Jawa Barat dimentoring oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melaksanakan rencana aksi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang direkomendasikan adalah penerapan single salary. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah PNS hanya menerima satu penghasilan. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Karawang komitmen melaksanakan rekomendasi KPK tersebut dengan mengeluarkan ketentuan TPP yang baru. Besaran TPP tersebut didasarkan pada kelas jabatan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apakah kelas jabatan itu?, Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kelas jabatan diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan evaluasi jabatan pada tahun 2018. “Hasil evaluasi jabatan tersebut adalah kelas jabatan dari mulai Jabatan Pimpinan Tinggi Paratam sampai dengan Pelaksana. Tindal lanjut dari evaluasi jabatan tersebut, dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018. Penetapan penyesuaian tersebut bagi Pelaksana menjadi dasar pemberian besaran TPP, karena dalam penetapan tersebut tercantum kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang dialukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang”, kata Asep Aang Rahmatullah, S.STP.,MP Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang breafing staf senin tanggal 11 Februari 2019.

“Kelas jabatan melekat pada jabatan bukan pada individu, apabila PNS dialihtugaskan ke jabatan lain dimungkinkan akan berdampak penurunan atau kenaikan TPP. Hal ini yang harus dipahami oleh seluruh PNS, karena dalam UU ASN dan PP 11 Tahun 2017, diperkenankan penempatan PNS pada jabatan yang lebih rendah” Lanjut Aang.

Ketentuan mengenai TPP yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018, akan disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah pada minggu ini, dan inpassing pelaksana segera diselesaikan oleh seluruh perangkat daerah karena merupakan bagian dari persyaratan pencairan. (admin)

Komantari dengan Facebook