Pendampingan AKIP oleh Kemanpan RB

Karawang – Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Karawang tahun ini meningkat menjadi kategori B. Dalam rangka meningkatkan Nilai AKIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi akan melakukan pendampingan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun tahun 2019. Sosialisasi mengenai pendampingan AKIP tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (12-02-2019), di Ruang Rapat Lantai III Gedung Singaperbangsa, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Pendampingan tersebut dilakukan oleh Tim dari Kemenpan RB yang dipimpin oleh Didit Noordiatmoko, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

“Sistem berjalan dan berhasil karena ada kebersamaan ” kata dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang, dalam sambutannya di acara tersebut, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Karawang. “Tahun 2018 nilai sakip karawang B (60,88) , nilai tersebut sangat pas-pasan, target tahun 2019 tagernya BB, target tahun 2020 targetnya A , nilai B berarti ada sekitar 20% penganggaran yg tidak epektif dan efesien” lanjut Cellica menekankan target kepada Kepala Perangkat Daerah.

“yang diharapkan, para kepala perangkat daerah harus iger terhadap SAKIP, jangan seenaknya buat program, harus mendongkrak visi misi, jangan copypaste atau suruh Kasubag program” kata Didit Noordiatmoko, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, dalam pengarahannya kepada seluruh kepala perangkat daerah.

“Ada lima langkah strategis yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang; Pertama, komitmen menerapkan manajemen kinerja berorientasi hasil; Kedua, Mendefinisikan kinerja dengan benar dan teringrasi; Ketiga, menyusun seperangkat Indikator Kinerja Utama secara berjenjang mulai Kabupaten sampai dengan Kinerja Individu; Keempat, Revieu keselarasan kinerja dengan program dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut; Kelima, Membangun budaya kinerja dengan evaluasi kinerja berkelanjutan” Lanjut Didit dalam paparannya mengenai penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Target-terget yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 merupakan tanggungjawab seluruh Perangkat Daerah. Terget ini dijabarkan oleh setiap individu dari mulai Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana level terendah. Pencapaian target tersebut harus dilaporkan secara periodik baik kepada legislatif, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

“Supaya seluruh Kepala Perangkat Daerah iger terhadap AKIP, tahun ini kita akan mengembangkan Aplikasi PARE yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah” Kata Asep Aang Rahmatullah, S.STP.MP., Kepala BKPSDM Kab. Karawang. “sebenarnya apa yang disampaikan hari ini sebenarnya secara konsep telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilain Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Esensi dari perbup tersebut mengintegrasikan Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu. Secara faktual antara SKP dengan perjanjian Kinerja kadang tidak nyambung. Oleh karena itu PARE versi Anyar akan didesain sesuai dengan konsep Perbup tersebut. Mudahan-mudah aplikasinya selesai tahun ini. Ditunggu aja ya!” lanjut Aang setelah acara tersebut selesai. (admin)

Komantari dengan Facebook