Inpassing Pelaksana untuk Kesejahteraan Pelaksana

Karawang –  Pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) PNS pada tahun ini berdasarkan kelas jabatan. Pada tahun 2018 telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari mulai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (IV) dan Jabatan Pelaksana. Dari keempat jabatan tersebut yang belum mempunyai nomenklatur adalah jabatan pelaksana. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberikan panduan kepada Daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan pelasakana dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Nomenklatur jabatan pelaksana yang dibutuhkan sesuai dengan hasil anjab dan ABK harus dituangkan dalam peta jabatan.

“Penyesuaian jabatan nomenklatur fungsional umum menjadi nomenklatur jabatan pelaksana wajib dilaksanakan, selaian karena amanat Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 juga bekaitan dengan besaran TPP Pelaksana yang diperoleh” ungkap Wawan Kusdiawan, S.Kom.M.Kom, Kepala Sub. Bidang Mutasi dan Jabatan di Aula Dinas Pertanian pada tanggal 30 Januari 2019 yang dihadiri Pejabat Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. “Penyesuaian/inpassing pelaksana ini harus sesuai dengan peta jabatan hasil anajab dan ABK yang telah dilakukan tahun kemarin dan dalam pelaksaan inpassing ini menggunakan aplikasi SIMPEG” lanjut beliau meneruskan penjelasannya.

Sampai berita ini diturunkan, jumlah PNS yang telah diinput untuk diinpassing dalam nomenklatur jabatan pelaksana sebanyak 1023 orang. Jumlah tersebut masih dibawah 50% dari total yang seharusnya diinpassing. BKPSDM Kab. Karawang berhimbau kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempercepat entry Inpassing Pelaksana dimaksud untuk kesejahteraan Pelaksana. (admin)

Komantari dengan Facebook